Hukum Pajak dalam Islam dari Berbagai Sumber

Agustus 9, 2019 No Comments ISLAMI ZigerWix

Polemik tentang pajak memang sangat menarik untuk dibahas, terutama pada konflik di dalamnya. Pro dan kontra mengenai pajak pun, kian semakin samar. Karena saat ini, pajak dianggap sebagai sesuatu yang terikat oleh hukum dan lumrah. Dengan penduduk mayoritas muslim, Mungkin sering terbesit dalam pikiran masyarakat Indonesia, bagaimana hukum pajak dalam islam?. Berikut kami sajikan, hukum pajak menurut ajaran islam, dari berbagai sumber.

Situs Resmi Pajak Pemerintah

Dalam situs resminya, pajak.go.id, menuturkan bahwa memang untuk masalah pajak masih menjadi perdebatan diberbagai kalangan. Banyak perbedaan pendapat, terutama tentang pajak dalam ajaran islam. Namun, setiap pendapat memiliki alasan dan dalil masing-masing. Sudah tentu, situs resmi pajak, akan mengatakan bahwa pajak adalah sesuatu yang halal. – Hukum Pajak Dalam Islam.

Dijelaskan bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam, pendapatan negara berasal dari 5 sumber. Yaitu, Ghanimah, Fay’i, Kharaj, ‘Ushr, Jizyah, dan Zakat. Sebenarnya masih banyak sumber pendapatan negara, namun yang terbesar adalah kelima pendapatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, hasil pendapatan tersebut tidak bisa diterapkan lagi. Sehingga, negara membutuhkan pendapatan yang lain untuk memenuhi kebutuhan warganya. – Hukum Pajak Dalam Islam.

Dari situ, para ulama berijtihad dan menemukan solusi Dharibah (pajak). Setidaknya ada lima alasan mengapa munculnya Pajak, yaitu.

  1. Berkurangnya hasil pendapatan negara, yaitu Ghanimah dan Fay’i. Setelah ekspansi Islam berkurang, pendapatan negara dari Ghanimah dan Fay’i menurun drastis, bahkan tidak ada lagi. Padahal, dari kedua pendapatan tersebutlah, negara membiayai fasilitas umum.
  2. Terbatasnya penggunaan zakat. Walaupun pendapatan zakat meningkat, namun tidak diperbolehkan untuk kepentingan umum.
  3. Jalan pintas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Walaupun sumber daya alam yang melimpah, namun untuk mengolah semua itu membutuhkan modal. Dan untuk mendapatkan modal dengan cepat, maka solusinya adalah pajak.
  4. Khalifah (Imam) berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya. Karena ketiadaan pendapatan dari Ghanimah dan Fay’i, maka para pemimpin harus memutar otak agar perekonomian tetap membaik.

Untuk menguatkan argumennya, situs resmi pajak memberikan sebuah ayat Alquran. Yaitu Surat At-Taubat ayat 29, yang didalamnya terdapat kata “Jizyah”. Terjemahan kata “Jizyah” menurutnya adalah pajak. Namun begitu, Jizyah kurang tepat jika disamakan dengan pajak (saat ini). Padanan yang tepat untuk kata pajak adalah Dhariibah (beban). Mengapa disebut beban? Karena pajak adalah kewajiban tambahan (tathwwu’). – Hukum Pajak Dalam Islam.

Kesimpulannya bahwa pajak itu haram adalah sesuatu yang kurang tepat, karena merupakan salah satu pendapatan terbesar negara. Hal tersebut berasarkan ijtihad Ulil Amri, yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (ahlil halil wal aqdi) dan para ulama.

Ustadz Khalid Basalamah – Hukum Pajak Dalam Islam

Ustadz Khalid Basalamah - Pajak Dalam Islam

Dalam ajaran Islam, tidak boleh mengambil sesuatu dengan cara paksa. Hal tersebut disebut dzolim, ini lah yang menyebabkan kebanyakan ulama tidak setuju dengan pajak. Jika kita tanya pada semua warga Indonesia, kemudian suruh pilih bayar pajak atau tidak?. Apa yang akan dipilih, tentunya tidak membayar pajak. – Hukum Pajak Dalam Islam.

Terkecuali jika strateginya sama seperti Rasullullah, itu lain cerita. Karena Rasullullah tidak pernah meminta sesuatu secara paksa, tapi dengan suka rela. Seperti menawarkan siapapun untuk membantu sesama muslim yang sedang sakit, kemudian orang-orang membantu nya dengan suka rela tanpa paksaan. Pada zaman Rasullullah juga tidak ada istilah pajak, orang-orang bebas keluar masuk Madinah tanpa adanya pungutan pajak.

Di negara Saudi Arabia, tidak ada yang disebut pajak. Jika kita makan di restoran dengan harga 50 Real, maka kita juga harus bayar dengan harga tersebut. Tidak akan ada pajak 10%, seperti di Indonesia. Jika tidak ada pajak di negara tersebut, lalu bagaimana negara mendapatkan penghasilan?. Bisa dari zakat harta, karena di zaman nabi juga zakat milik masyarakat diberikan kepada pemerintah. – Hukum Pajak Dalam Islam.

Ustadz Buya Yahya

Ustadz Buya Yahya - Pajak Dalam Islam

Kepatuhan kepada imam (pemerintah) adalah wajib, kecuali urusan yang haram. Misalkan disuruh minum-minuman keras, itu tidak diperbolehkan. Jika perintah nya adalah untuk kemaslahatan umat, itu adalah hal yang wajib. Misalkan pada lampu merah, harus berhenti. Hal tersebut merupakan kewajiban bagi masyarakat. – Hukum Pajak Dalam Islam.

Baca Juga:  Selamat Hari Raya Idul Adha, Ucapan Idul Adha Lengkap!

Di dalam negara Islam, keadilan sangat diperhatikan. Dalam hukum Islam, ada yang disebut dengan Jizyah. Sebenarnya, Jizyah dan Zakat adalah hal yang sama. Bedanya adalah Jizyah hanya untuk orang kafir, sedangkan Zakat hanya untuk orang Islam. Jizyah dimaksudkan agar tidak ada anggapan bahwa orang kafir tidak ikut andil dalam pembangunan negara, Itulah keindahan dari Islam.

Namun, pada saat ini Jizyah disalah artikan. Jizyah dianggap bentuk ketidak adilan, karena dianggap lambang dari diskriminasi. Banyak yang beranggapan bahwa, orang kafir harus membayar Jizyah, sedangkan kaum muslim tidak. Orang seperti ini adalah meraka yang tidak mengerti. Karena sebenarnya, Jizyah dan Zakat adalah sama. Jika orang kafir membayar Jizyah, maka orang Islam juga membayar Zakat. Itu adalah bentuk keadilan dalam membangun negara. – Hukum Pajak Dalam Islam.

Pada zaman Umar Bin Khatab, ada kisah tentang pajak. Bahwa negara boleh mewajibkan rakyat, untuk membayar selain Zakat. Yaitu memberikan sebagian potongan hartanya, untuk kepentingan negara. Namun, jumlahnya harus lebih kecil dari zakat. Dalam menjadi umat muslim, kita harus memperhatikan tentang kewajiban beragama dan bernegara. Dalam bernegara, seseorang bisa saja diwajibkan untuk membayar selain Zakat. Namun harus dikaji terlebih dahulu oleh pemerintah, karena jumlahnya harus lebih kecil dari Zakat. Yaitu dengan seringan-ringannya, karena hubungannya dengan hak manusia.

Jika sedikit-sedikit pajak, dan pajak menjadi hal yang memberatkan bagi masyarakat, maka itu sudah termasuk dzolim. Umar Bin Khatab pernah melakukan sumbangan seikhlasnya bagi rakyat yang ingin membantu perekonomian negara. Karena pada saat itu, Zakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini, jika kita membayar pajak, niatkan bahwa itu adalah untuk membantu perekonomian negara ini. Semoga pajak yang kita bayar, bisa bermanfaat dan merubah kondisi negara menjadi lebih baik. Saat ini, yang menjadi PR adalah bagaimana merapihkan pajak, jangan sampai memberatkan masyarakat, harus dipilah-pilah terlebih dahulu, dan sebagainya. – Hukum Pajak Dalam Islam.

Ustadz Abdul Somad – Hukum Pajak Dalam Islam

Ustadz Abdul Somad - Pajak Dalam Islam

Fatwa Saudi Arabia, jika cukai (pajak) digunakan untuk kepentingan umum, sarana dan prasarana, maka diperbolehkan. Lalu mengapa ada terjemahan hadist yang mengatakan bahwa pegawai cukai masuk neraka?. Karena pada saat itu, cukai dipakai oleh kerajaan besar. Yaitu Persia dan Romawi, dimana pajak digunakan untuk memenuhi keserakahan raja-raja tersebut. Berbeda dengan pemungutan pajak sekarang, yang ada di Indonesia. – Hukum Pajak Dalam Islam.

Namun begitu, tetap harus ada yang diperjuangkan (penghapusan pajak). Karena di Indonesia, sumber daya alam sudah sangat melimpah. Dibawah tanah ada minyak, diatas juga ada minyak. Harusnya sumber daya alam tersebut bisa di manfaatkan, sehingga cukai (pajak) bisa dihapuskan.

Ustadz Adi Hidayat

Ustadz Adi Hidayat

Orang sering keliru tentang terjemahan hadist Abu daud 2937, tentang maks. Kebanyakan orang sering menyamakan maks, dengan pajak. Padahal itu adalah sesuatu hal yang keliru, karena keduanya berbeda. Kata Imam An Nawawi, yang dimaksud maks adalah pungutan liar yang diambil oleh masyarakat. Pajak bukanlah pungutan liar, karena ada peraturannya. – Hukum Pajak Dalam Islam.

Namun begitu, ada pajak yang dibenarkan dan ada pajak yang tidak dibenarkan. Pajak yang tidak dibenarkan adalah pungutan-pungutan yang tidak masuk dalam kategori hukum yang dibenarkan, sehingga menjadi liar. Secara mudahnya, pajak yang tidak dibenarkan adalah pajak manipulatif. Jika seperti itu, penariknya dan pemberinya berpeluang masuk neraka.

Namun begitu, sebaiknya hindari sistem hukum yang mendekati riba. Seperti contohnya, makan di restoran. Kita yang makan, namun kita yang membayar pajak. Seharusnya, yang membayar pajak adalah pemilik restorannya. Hal tersebut dapat membuat pelakunya masuk neraka, sebab itulah yang disebut dengan maks. – Hukum Pajak Dalam Islam.

Saran

Jika teman-teman memiliki kritik dan saran silahkan bisa hubungi kami pada halaman KONTAK. Kami juga berharap teman-teman dapat berpartisipasi dalam membangun website ini. Terakhir, kami meminta maaf jika dalam website Ide Bebas terdapat banyak kekurangan. Terima kasih sudah mengunjungi website ini, semoga dapat bermanfaat.

PAHAMI SETIAP KATA DAN TEMUKAN RAHASIA DI DALAMNYA…

Tags
ZigerWix
ZigerWix Hanya ada satu hal di dunia ini yang benar-benar bebas. yaitu "PEMIKIRAN"

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *